Ada Upaya Kejar Tayang, Pemrakarsa Disebut Dalang Penerbit Perbup 48

moralsitepu, 18 Feb 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

KARO - Kasus dugaan Korupsi di Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran (TA) 2019 lalu yang menelan dana sebesar Rp 2.289.400.000 semakin membuka tabir titik persoalan, bagaimana alur proses penerbitan Produk Hukum Peraturan Bupati (Perbup) No 48 Tahun 2018 yang disebut "abal-abal" mengangkangi sejumlah prosedur dan dinilai tanpa kajian.

Banyak pihak mengaku, akibat tindakan kotor ini merasa tersayat dan melukai hati masyarakat Tanah Karo. Apalagi dugaan pengurasan Kas Keuangan Daerah tersebut dilakukan dengan "Modus" mengeluarkan Produk Hukum Peraturan Bupati Karo.

Perbup Karo nomor 48 tahun 2018 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Karo itu jelas menunjukkan muatan korupsi. 

Selain dengan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang sangat berpotensi merugikan keuangan negara, kegiatan perbuatan yang melawan hukum atau melakukan korupsi juga dapat merusak sendi-sendi perekonomian Negara, khususnya Kabupaten Karo ini. 

Seperti yang dijelaskan Kabag Hukum dan HAM Setdakab Karo, Monika Meytrisna Purba,SH. Dirinya mengaku ranperbup bekisar bulan November 2018 lalu, kemudian diundangkan di Lembaran Daerah Karo pada tanggal 18 Desember 2018.

"Kalau tidak salah Rancangan Peraturan Bupati nomor 48 thn 2018 kita terima sekitar bulan November 2018.Tanggal pastinya saya sudah lupa. Diundangkan di Lembaran Daerah Karo pada tanggal 18 Desember 2018.  Karena itu 2018, kan  pak," ujarnya kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa (18/02/2020).

Ia (Monica) juga mengurai pembahasan terkait Perbup 48 itu tidak dilakukan secara besar-besaran serta tidak melibatkan unsur SKPD dan juga melupakan keberadaan lembaga DPRD.

"Bagian Hukum dan HAM hanya menyusun materi dan perundang-undangan. Tugas kami dibagian hukum hanya sebagai examinator. Yang bertanggungjawab adalah OPD Pemrakarsa Peraturan Bupati yang diterbitkan itu," sambungnya.  

Ketika disinggung bahwa Perbup nomor 48 Tahun 2018 itu sudah menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI  Perwakilan Sumatera Utara, Monika mengelak berkomentar. Dirinya juga menyarankan crew media menanyakannya ke Inspektorat Kabupaten Karo. Dijelaskan setiap temuan dari BPK akan meneruskannya ke Inspektorat dulu.

"Temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara tidak ada sama saya, jadi saya tidak tahu menahu soal itu. Menyangkut itu, atau alasan BPK RI menghentikan Perbupnya ada baiknya tanyakan saja ke Inspektorat. Karena, setiap temuan BPK biasanya disampaikan ke Inspektorat lalu diteruskan ke OPD yang terkait," tandas Monica.

Melihat aspek-aspek yang terlupakan dalam penerbitan Perbup 48 Tahun 2018, berdasarkan keterangan-keterangan, upaya itu kental dengan Proses yang dipaksakan, untuk mengejar target oleh pemrakarsa Produk Hukum 2018 Kabupaten Karo itu. (Moral Sitepu)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu