PN Kabanjahe Gelar Sidang Gugatan Perdata Hibah Miliaran Rupiah

moralsitepu, 19 Feb 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

KARO - Sidang pertama gugatan perdata yang dilayangkan Ikuten Sitepu dkk terhadap tergugat I (Pemerintah Kabupaten Karo) dan tergugat II (DPRD Kabupaten Karo)  digelar di Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan agenda pemeriksaan para pihak dan penetapan hakim mediasi, Rabu (19/02/2020)

Sidang gugatan perdata ini berkaitan dengan kasus pemberian Hibah kepada instansi vertikal dijajaran Pemerintahan Kabupaten Karo dengan register Reg. No: 12/Pdt.G/2020/PN.Kbj dipimpin majelis hakim Sulhanuddin ,SH, MH sebagai ketua majelis, Vera Yetti Mahdalena dan Arif sebagai anggota dibantu Panitera Pengganti Abadi Tarigan.

Penggugat dalam perkara Perdata ini, Ikuten Sitepu (56) beralamat di desa Sukanalu Kecamatan Naman Teran, Robinson Purba (43) beralamat di jalan Samura Kelurahan Gung Negeri Kabanjahe, Soni Husni Ginting (44) warga jalan Kapten Pala Bangun Kabanjahe dan Aristo Sinulingga (30) tinggal di jalan Jamin Ginting gang Saudara Kabanjahe.  Keempat penggugat memberikan kuasa khusus kepada Ronald Abdi Negara Sitepu,SH. 

Bupati Karo dalam perkara perdata ini disidang pertama ini mengutus staf ahli bidang Hukum, David Trimei Sinulingga, Kabag Hukum HAM Setdakab Karo, Monika Meytrisna Purba,SH. Turut mendampingi Kepala Bappeda Karo, Nasib Sianturi, Kadis PPKAD (pendapatan pengelola keuangan aset daerah) Andreasta Tarigan. 

Kemudian, Tergugat II (DPRD Kabupaten Karo) menugaskan Sekretaris Dewan Petrus Ginting untuk menghadiri sidang.

Usai sidang pemeriksaan para pihak, sidang dilanjutkan dengan agenda mediasi. Sebagai hakim mediator disepakati Sanjaya Sembiring, SH. 

Dalam mediasi itu, menurut Ronald tidak ditemukan kesepakatan maka agenda persidangan dilanjutkan pada tanggal 26 Februari 2020.

Kuasa hukum penggugat, Ronald Abdi Negara Sitepu,SH, seusai sidang kepada wartawan mengatakan sangat menyesalkan ketidak hadiran Bupati Karo, Terkelin Brahmana, sebagai ekskutif serta Kepala Daerah yang merupakan pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Karo. 

"Tadi sudah dimulai pemeriksaan para pihak. Baik itu pihak penggugat ataupun kuasanya, Tergugat I dan II ataupun kuasanya.  Pada pemeriksaan para pihak, majelis hakim meminta surat kuasa dari pihak tergugat satu dan tergugat kedua," jelas Ronald.

Ditambahkan Ronald lagi, pihak tergugat satu  sudah mengembalikan surat kuasa tapi belum didaftarkan secara resmi ke Pengadilan Negeri.  Dan katanya, pada persidangan selanjutnya tergugat satu mengatakan akan mendaftarkan surat kuasa itu pada hari sidang minggu depan.

"Saya kurang tau dan paham betul apa alasannya mendaftarkan minggu depan padahal surat kuasa itu tadi sudah ditandatangani Bupati," tambah Sitepu. 

"Sudah ada tanda tangan bupati, cuman sepertinya masih ada kesalahan pada surat kuasa itu tadi. Karena ada double print yang terjadi dalam surat kuasa," bebernya. 

"Kuasa dari pihak tergugat II dalam hal ini DPRD Karo itu bukan surat kuasa, tapi surat tugas kepada Sekwan yang berisi penugasan ataupun mewakilkan sekwan pada persidangan Rabu (hari ini). "Jadi hanya Rabu ini saja sekwan mewakili tergugat dua," imbuhnya. 

Didalam mediasi tadi, tambah Ronald, pihak tergugat II didalam surat tugas  sekwan memastikan pada persidangan berikutnya DPRD Karo atau tergugat II akan hadir pada sidang berikutnya walaupun nanti ketua dewan tidak bisa dia akan  menghadirkan wakil ketua ataupun anggota lainnya.

Yang lebih membingungkan lagi kata Ronald,  tergugat satu  melalui kuasanya sudah memastikan Bupati Karo tidak dapat hadir tanpa konfirmasi kepada Bupati Karo terlebih dahulu. 

"Hakim mediasi menanyakan kepada kuasa, kapan bisa menghadirkan Bupati Karo dan langsung dijawab oleh kuasa tergugat satu  pak Bupati tidak akan bisa hadir. Jadi disini saya sangat bingung kenapa dia bisa memastikan hal itu dan alasannya dalam tugas kenegaraan," kesal Ronald Abdi Negara Sitepu. 

Menyahuti itu, Kabag Hukum dan HAM Setdakab Karo, Monica Meytrysna Purba, SH, via Aplikasi WhatsApp menjelaskan, pihaknya bukan memastikan Bapak Bupati tidak hadir, namun kehadiran Bupati pada mediasi berikutnya tidak dapat saya pastikan.

"Bukan memastikan Bapak Bupati tidak hadir. Tetapi kehadiran Bapak Bupati  pada mediasi berikutnya TIDAK DAPAT SAYA PASTIKAN. Namun sebaliknya, kehadiran Kuasa hukum Bupati siap hadir sesuai Jadwal yg ditentukan Mediator," kata Monica menagaskan. (Moral Sitepu)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu